Stabilitas Ekonomi dalam Berbagai Sistem

Stabilitas Ekonomi dalam Berbagai Sistem

masnasih.com - Stabilitas Sistem Keuangan sesungguhnya belum memiliki definisi kongkrit yang telah diterima secara nasional maupun internasional. Maka ada beberapa definisi tentang “Stabilitas Sistem Keuangan” yang pada pokoknya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan atau lembaga keuangan memasuki tahap yang tidak selalu stabil, dan pada saat sistem tersebut telah menghambat kegiatan ekonomi. Di bawah ini dikutip beberapa definisi Stabilitas Sistem Keuangan yang diambil dari berbagai narasi antara lain :

Sistem keuangan stabil mampu menempatkan sumber dana ( keuangan ) dan menyerap anggaran yang terjadi sehingga dapat mencegah adanya gangguan terhadap kegiatan riil pada sistem keuangan.

Sistem keuangan sangat stabil yaitu sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi.

Stabilitas sistem keuangan yaitu dimana keadaan dan mekanisme ekonomi dalam penetapan atau penentuan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berjalan dengan baik serta mendukung

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.

Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi.
Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan.

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi.

Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat.

Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya.

Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah harus bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian.

Stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor. Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar, antara lain pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, dan sektor-sektor meliputi seperti sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan.

Stabilitas Ekonomi dalam Berbagai Sistem

Ekonomi Syariah Mampu Membuat Situasi Moneter Stabil

Sistem ekonomi syariah sudah terbukti mampu membuat situasi moneter stabil dan iklim perdagangan menjadi lebih baik. Namun tantangan studi ekonomi syariah ke depan adalah menjadi pemikiran yang bersifat universal dan bukan sebatas untuk orang Islam saja.

Demikian diungkapkan Ketua Pusat Studi Ekonomi Syariah (PSES) Fakultas Ekonomi Universitas Pandjadjaran (FE Unpad) Prof .Dr. Nen Amran.

Seperti contohnya potensi zakat yang luar biasa besarnya. Zakat mampu membuat distribusi neraca menjadi merata jika dikelaola dengan baik. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu. Zakat juga dipergunakan hanya untuk menyediakan pela`1tihan dan modal.

Penggunaan Zakat harus dapat dioptimalkan kepada yang membutuhkan, yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha, setidak nya harus meliputi aspek :

1. Insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan basic needs
2. pelatihan kewirausahan
3. pola pembiayaan
4. pola kemitraan
5. tahap kemandirian

Ekonomi berbasis syariah bisa membuat ekonomi lebih stabil dari pada ekonomi konvensional yang selama ini dipakai. Sehingga pengembangan studi ekonomi syariah pun harus berbasis pengetahuan (science) juga. Untuk itu, pengembangan studi ekonomi syariah harus bisa mengidentifikasi dan merumuskan fenomena-fenomena yang terjadi, mampu membuat model atau kerangka teori yang mendasarinya, serta mampu mengatasi masalah serta pemecahannya di masa mendatang.

Implementasi Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar, yang mana dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Dampak dari peredaran uang uang ini bisa berbentuk inflasi atau deflasi.

Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih kita mngetahui konsep uang dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan sebagai capital.

Dalam berbagai literature-literatur dan buku-buku keislaman, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa, dan ia uang tidak boleh memerankan peranan sebagai barang. Akibat langsung dari penggunaan uang sebagai ukuran harga adalah kondidi dimana kuantitasnya memengaruhi berbagai transakasi. Berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari tiga macam sumber :

1. Pembuatan uang baru
2. pembekuan uang tanpa mengaitkannya dengan proses investasi tabungan
3. Pertumbuhan rata-rata persedian uang (rate of growth of miney supply) yang lebih rendah (atau nol) dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dan Uang dalam sistem ekonomi Islam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Standar nilai dan satuam hutang
2. alat pembayaran (medium of exchange)

alat penyimpan kekayaan dan bukan penimbun kekayaan
Sebagai alat pembayaran zakat dan kewajiban lainnya

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori kebijakan ini biasa juga disebut dengan kebijakan uang longgar.
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat.

Pengimplementasian dua bentuk kebjakan moneter tersebut sudah pasti tidak terlepas dari adanya instrument – instrument moneter itu sendiri. Sektor yang paling berperan dalam kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen atau alat-alat moneter.

Adiwarman A. Karim dalam bukunya “Ekonomi Makro Islami” menyebutkan bahwa ada 4 instrumen moneter dalam menjalankan kebijakan moneter antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/OMO) yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat.
2. Tingkat diskonto/fasilitas diskonto (Discount rate) yang mempengaruhi biaya uang. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Ketentuan cadangan minimum (Reserve Requirement/RR) yang mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan. Ketentuan cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral suasion) yang mengatur tindak – tanduk para banker dan manajer senior intitusi – institusi financial dalam kegiatan operasional kesehariannya agar searah dengan kepentingan public/pemerintah. Contoh : seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kestabilan Standar Dinar dan Dirham Dalam Menjaga Kestabilan Ekonomi

Sejak keruntuhan sistem emas (Bretton Wood) tahun 1971 praktis sistem moneter internasional bertumpu pada mata uang Dolar AS. Sejak itu dolar menjadi primadona pada hampir semua negara di dunia sebab semua mata uang dunia mayoritas ditambatkan dengan Dolar. Alasan penetapan dolar sebagai pengganti emas adalah karena Amerika saat itu merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dengan ditunjukkan posisi GDP mencapai 20% GDP dunia dan juga dolar dianggap mata uang yang relatif stabil dibanding mata u ang lainnya.

Konsekuensinya mayoritas negara di dunia menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Termasuk juga semua transaksi internasional seperti ekspor impor, perdagangan minyak, dan jasa keuangan menggunakan Dolar AS sebagai alat transaksi. Sehingga, secara tidak langsung ada keterkaitan yang cukup tinggi dari semua negara tersebut terhadap stabilitas dolar.

Munculnya kekhawatiran itu karena instabilitas dolar akan mendorong instabilitas mata uang di seluruh dunia dan juga ekspor inflasi ke seluruh dunia serta beban ekonomi yang terjadi di AS akan dibayar oleh miliaran penduduk dunia. Adilkah.

Menyikapi ketidakadilan tersebut banyak pengamat mencoba untuk mencari sistem moneter global yang relatif dapat dijadikan pengukur nilai dan penyimpan nilai yang stabil. Meera (2002) menyebutkan setidaknya ada lima kriteria yang patut dimiliki agar suatu komoditas dapat secara efektif berfungsi sebagai uang, yaitu (1) terstandarisasi, artinya nilainya dapat diketahui dengan mudah, (2) diterima secara umum, (3) mudah dipecah nilainya, (4) mudah dibawa, dan (5) nilainya tidak mudah tergerus dengan cepat.

Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dapat dibagi menjadi dua aspek : pertama, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya inflasi dan deflasi. Kedua, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluaktifnya nilai uang terhadap nilai uang mata uang negara lain yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang.

Seperti kita ketahui bahwa dinar sudah digunakan sebagai mata uang sejak zaman Rasulullah. Dalam perkembangan selanjutnya negara-negara di dunia tetap memakai standar emas dalam perekonomian internasional. Al ghazali dan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak. Hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang[9], Dalam standar emas ini mata uang negara didunia dinilai berdasarkan berapa nilai mata uang tersebut dalam menghargai emas. Misalnya negara F senilai 0,1 ons emas dan negara H senilai 0,2 ons emas, maka 1 unit B senilai dengan dua kali harga A. Dengan demikian, nilai tukar keduanya adalah 1B = 2 A.

Uang dinar nilai nominal dan nilai intrinsiknya akan menyatu, artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya, bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalny nilai dolar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai dolar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar.[10]90

Implementasi gold dinar dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu transaksi perdagangan internasional dan transaksi domestik. Dalam hal transaksi perdagangan internasional diwujudkan dengan proses ekspor dan impor dua negara atau lebih yang telah sepakat untuk bertransksi dengan intrumen emas (Bilateral Payment Arrangement).

Dengan metode ini risiko kurs akan sangat minimal dan juga tidak ada unsur spekulasi (gharar) dan menghindari moral hazard traders dengan memanfaatkan keuantungan ganda akibat selisih nilai tukar (kurs). Dalam hal transaksi domestik misalnya dengan sistem pembayaran elektronik (electronic payment system) seperti sistem pada kartu debit.

Kedua transaksi di atas memang mensyaratkan tersedianya emas pada akun kustodian. Kustodian berperan sebagai lembaga perantara dalam pertukaran aset emas dan merupakan institusi atau lembaga yang tidak berdasar sistem bunga (riba) dan tidak berdasar sistem fiat money dalam transaksi ekonominya. Misalnya Islamic Development Bank (IDB) atau Bank of England.

Namun demikian harus diakui bahwa ‘Dinar Emas’ juga memiliki kelemahan-kelemahan. Seperti harganya yang juga berfluktuasi dan biaya produksinya cukup tinggi. Namun, setidaknya dunia dan umat manusia masih punya pilihan dan harapan akan adanya sistem moneter internasional yang dapat memberikan keadilan yaitu berupa stabilitas nilai serta memberikan suatu pemahaman bahwa system fiat money yang saat ini diterapkan mengakibatkan efek serius pada perekonomian global. Dengan demikian ‘Dinar Emas’ sangatlah mungkin diterapkan dan penerapannya menunggu komitmen dan perjuangan kita bersama.

Kesimpulan

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori kebijakan ini biasa juga disebut dengan kebijakan uang longgar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Meera (2002) menyebutkan setidaknya ada lima kriteria yang patut dimiliki agar suatu komoditas dapat secara efektif berfungsi sebagai uang, yaitu (1) terstandarisasi, artinya nilainya dapat diketahui dengan mudah, (2) diterima secara umum, (3) mudah dipecah nilainya, (4) mudah dibawa, dan (5) nilainya tidak mudah tergerus dengan cepat.

Implementasi gold dinar dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu transaksi perdagangan internasional dan transaksi domestik. Dalam hal transaksi perdagangan internasional diwujudkan dengan proses ekspor dan impor dua negara atau lebih yang telah sepakat untuk bertransksi dengan intrumen emas (Bilateral Payment Arrangement).

Referensi

1. Karim, Adiwarman .A. Ekonomi Makro Islami. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007.
2. http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
3. http://asyukri.wordpress.com/2009/05/27/implementasi-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-islam/999999
4. Ali, Mohammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
5. Manan, Muhammad Abdul. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. (edisi terjemahan).Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.1993.
6. Mufti, Aries dan Sula, Muhammad Syakir, Amanah bagi Bangsa, Jakarta : MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES)
7. DR Euis Amalia, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta, granata publishing.
8. Abdul Azis, Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung Alfabet

Demikian Stabilitas Ekonomi dalam Berbagai Sistem. Semoga Bermanfaat.

Baca Artikel Pendidikan Lainnya.

Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?

Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?

 

masnasih.com - Jam 23.05 baru kebangun dari tidur bingung mau ngapain, ya udah Saya memilih untuk menulis postingan yang berjudul "Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional" mengingat judul yang berupa pertanyaan ini pernah di tugaskan oleh dosen, maka Saya rasa perlu membagikan juga ke sobat-sobat  juga yang mungkin membutuhkan.

Terkait referensi, Saya masih menggunakan buku yang sama seperti postingan-postingan sebelumnya yaitu buku "Pendidikan Kewarganegaraan-Untuk Perguruan Tinggi" Karya Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Baiklah langsung saja simak penjelasannya berikut ini.

Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?

Dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional.

Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional.

Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut dengan ketahanan nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional yang semakin baik.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.

Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.

Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

Semoga penjelasan singkat tersebut dapat sedikit memberikan gambaran untuk sobat. Jika masih bingung coba baca dibaca lagi dan dipahami. Dan jangan lupa baca referensi lainnya agar semakin luas pengetahuan sobat.

Nah, seperti itulah cara memahami Hubungan Antara Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Semoga bermanfaat.

Perbedaan Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi

Perbedaan Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi

masnasih.com - Pagi-pagi gini baru bangun tidur mau berangkat kuliah, eh keinget tugas Makul PKN yang kemaren-kemaren sempet lupa mengerjakan karena dari kemaren cuma santai. Haduuhh.. bagaimana nih bentar lagi masuk. Browsing aja ah. Cari sana sini banyak yang kurang cocok dengan materinya. Cuma gitu-gitu aja.

Nah, kalo sobat nemuin artikel ini berarti sobat sedikit berutung deh. Bahkan beruntung banget hehe..

Ya udah langsung saja ya apa sih perbedaan demokrasi Indonesia masa orde baru dengan demokrasi masa pasca reformasi atau masa sekarang ini?

Artikel ini telah diterbitkan pada 2016. Pada 2019 sengaja saya revisi untuk menata kembali format tulisan yang belum begitu tertata rapi.

Perbedaan Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi

Saya mengambil referensi dari bukunya Prof. Dr. H. Kaelan, M.S dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penerbitnya "PARADIGMA" Yogyakarta. Judul bukunya "Pendidikan Kewarganegaraan - Untuk Perguruan Tinggi"

Oke langsung saja. Inilah perbedaan antara demokrasi Indonesia pada Masa Orde Baru dengan Demokrasi Pasca Reformasi (sekarang).

Demokrasi Masa Era Orde Baru

Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dimulai dari tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Masa demokrasi era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem preidensial. Landasan formal demokrasi pada era orde baru adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin atau demokrasi sebelum Orde Baru.

Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa demokrasi orde baru, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, karena realitanya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Masa Era Pasca Reformasi (sekarang)

Demokrasi Pancasila era Pasca Reformasi dimulai dari tahun 1999 dan sampai sekarang masih berlangsung. Demokrasi pada era Pasca Reformasi ini berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi pada masa Pasca Reformasi ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi pada saat pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR.

Dengan kata lain model demokrasi era pasca reformasi (sekarang) kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state).

Nah mungkin gambarannya seperti itu. Semoga bisa sedikit memberi penjelasan untuk sobat-sobat semua. Jika sobat kurang puas dengan penjelasan di atas, Saya menyarankan sobat untuk membaca bacaan-bacaan lainnya. Karena penjelasan di atas hanyalah sebagian kecil dari penjelasan tentang Perbedaan Demokrasi Indonesia Era Orde Baru dengan Demokrasi Pasca Reformasi (sekarang) yang tentunya disana masih banyak bacaan-bacaan yang bisa membukakan cakrawala dunia sobat.

Demikian Perbedaan Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi. Semoga bermanfaat.

Baca Artikel Pendidikan Lainnya.

Kesatuan Sila-Sila Pancasila

Kesatuan Sila-Sila Pancasila

 

masnasih.com - Pancasila mempunyai 5 sila yang saling berhubungan satu sama lain. Sila-sila tersebut saling melengkapi menjadi sebuah tatanan yang sangat indah untuk dijadikan dasar negara. Dari kelima tersebut melebur menjadi kesatuan yang utuh.

Kesatuan Sila-Sila Pancasila 

Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Pengertian matematika piramidal digambarkan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas). Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan satu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususandari sila-sila yang dimukanya.

Jika urut-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Andai kata urut-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak. 

Di antara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu asas kerokhanian bagi Negara. Jikalau tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya lalu sama saja dengan tidak ada Pancasila. 

Dalam susunan hierarkhis dan piramidal ini, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. 

Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktunya, dalam pembicaraan kita berpokok pangkal atau memusatkan diri dalam hubungan hierarkhis piramidal semestinya. 

Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarkhis dan terbentuk piramidal adalah sebagai berikut : bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima. 

Oleh karena itu segala yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (Sila 1). 

Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila2). 

Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (Sila 3). 

Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (Sila 4). 

Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975: 52,57)

Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya dengan saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkhis piramidal tadi. Tiap-tiap sila seperti telah telah disebutkan di atas  mengandung empat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkhis tersebut di atas.

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang dipersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
2. Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan berasap adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
3. Sila ketiga : persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
5. Sila kelima : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975: 43,44)

Demikian Kesatuan Sila-Sila Pancasila. Semoga Bermanfaat.

Baca Artikel Pendidikan Lainnya.

Pengertian Filsafat

Pengertian Filsafat

masnasih.com - Dalam wacana ilmu pengetahuan sebenarnya pengertian filsafat adalah sangat sederhana dan mudah dipahami. Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia.

Dengan lain perkataan, selama manusia hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, atau dalam kehidupan manusia yang selalu berfilsafat.

Pengertian Filsafat

Jikalau seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut berfilsafat materialisme.

Jikalau seseorang berpandangan bahwa kenikmatan adalah merupakan nilai terpenting dan tertinggi dalam kehidupan maka orang tersebut berpandangan filsafat hedonisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu, maka orang tersebut berfilsafat liberalisme, jikalau seseorang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dan kehidupan agama, maka orang tersebut berfilsafat sekularisme, dan masih banyak pandangan filsafat lainnya.

Sebelum dipahami lebih lanjut tentang pengertian filsafat maka dipandang penting untuk terlebih dahulu memahami istilah dan pengertian "filsafat".

Filsafat adalah

Secara etimologis istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "philein" yang artinya "Cinta" dan "sophos" yang artinya "hikmah" atau "kebijaksanaan" atau "wisdom" (Nasution, 1973).

Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna Cinta kebijaksanaan. Hal ini nampaknya sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya di bawah naungan filsafat.

Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya itulah yang disebut filsafat.

Pilihan manusia atau bangsa dalam menentukan tujuan hidupnya ini dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya.

Jikalau ditinjau dari lingkup pembahasannya, maka filsafat meliputi banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, masyarakat, alam, pengetahuan, etika, logika, agama, estetika dan bidang lainnya.

Oleh karena itu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka muncul dan berkembang juga ilmu filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat lingkungan, filsafat agama dan filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu lainnya.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.

Filsafat sebagai produk mencapai pengertian

1. Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. 

Filsafat dalam pengertian jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat (dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis).

Filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian

Filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersiafat dinamis.

Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu dogma yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu, tetepi lebih merupakan suatu aktivitas berfulsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri.

Demikian Pengertian Filsafat. Semoga Bermanfaat.

Baca Artikel Pendidikan Lainnya.

Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia

masnasih.com - Pada postingan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia. Tulisan ini seharusnya sudah saya posting tahun lalu, tapi mungkin lupa atau sengaja tidak saya posting.

Yang jelas postingan ini terkait dengan tugas kuliah PKN yaitu seperti yang sobat lihat pada judul postingan ini. Oke langsung saja saya akan menjelaskan mengapa sih Pancasila dijadikan sebagai jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia? Nah di bawah ini adalah jawabannya sobat. Saya mengutip penjelasan ini dari buku Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi karya dosen UGM Prof. DR. H. Kaelan, M.S. dan DRS. H. Achmad Zubaidi, M.Si.

Oke ini penjelasannya sobat.

Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia

Pancasila Sebagai Dasar Filsafat

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara, kemudian melakukan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang akan meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa tersebut yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian di abstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. Hal inilah menurut Titus dikemukan bahwa salah satu fungsi filsafat adalah kedudukannya sebagai suatu pandangan hidup masyarakat (Titus, 1984).

Dapat pula dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini menurut Notonagoro bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang "Panitia 9",sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia.

Sejarah Budaya Bangsa sebagai Akar Identitas Nasional

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sejak zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV, ke-V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalisme Indonesia.

Dasar-dasar Pembentukan Nasionalisme

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasioal pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pasa tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

Nah, seperti itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Indonesia. Semoga Bermanfaat.

Baca Artikel Pendidikan Lainnya.